ICW sebut korupsi pendidikan capai Rp619 miliar

Indonesian Corruption Watch atau ICW menyebutkan sepanjang satu dasawarsa 2003-2013 pengungkapan masalah korupsi pendidikan dengan kerugian negara meraih beberapa ratus miliar rupiah. " Sepanjang satu dasawarsa penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan serta KPK sukses menindak masalah korupsi pendidikan sejumlah 296 masalah dengan tanda-tanda kerugian negara Rp619 miliar, " kata Koordinator Divisi Monitoring Service Umum ICW Febri Hendri di Jakarta, Rabu.

Ia menguraikan instansi yang paling banyak menindak masalah korupsi seperti kejaksaan sejumlah 216 masalah dengan tanda-tanda kerugian negara paling besar Rp530, 1 miliar. Lalu disusul kepolisian sejumlah 63 masalah dengan kerugian negara Rp 74, 7 miliar. " Sesaat KPK mengatasi tiga masalah dengan kerugian negara meraih Rp13 miliar. Dari 296 masalah, ada 12 masalah tak di ketahui perlakuannya, " urainya.

Febri mengungkap trend masalah korupsi dari th. ke th. polanya sama yaitu dengan modus paling banyak yaitu penggelapan serta mark-up. " Paling banyak penggelapan dana serta Dana Alokasi Spesial atau DAK kerap dipakai juga sebagai praktik ladang korupsi dana pendidikan, " katanya.

Menurutnya, korupsi di bidang pendidikan telah berlangsung mulai sejak rencana dikerjakan seperti masalah pengadaan barang di perguruan tinggi yang melibatkan Angelina Sondakh serta rehabilitasi pembangunan sekolah. " Pola penindakan masalah korupsi di bidang pendidikan bisa disebutkan stabil dari th. ke th.. Tak ada penambahan penting. Walau sebenarnya, kerugian negara jadi membesar, " tuturnya.

Trend korupsi pendidikan dari 2003 hingga 2013, kata dia, sukses menghimpun 296 masalah dengan jumlah tersangka sejumlah 479 orang termasuk juga anggota dewan serta petinggi negara. Trend pemberantasan korupsi pendidikan berdasar pada pantauan ICW, lajut dia memberikan dengan mengunakan metodologi kuantitatif deskriptif. Pemantauan dikerjakan sepanjang tiga kali yaitu th. 2008, 2010, 2013 lewat cara mengupdate hasil pematauan pada awal mulanya.

" Sumber data yang kita ambillah dari media bikin serta on-line dan jaringan orang-orang sipil di Indonesia pada 2008, " imbuhnya. Tabulasi serta pemrosesan data memakai Statistical Package for Social Science serta Ms Excel. Sedang kekurangan akurasi data pada media on-line tak melukiskan kedaan praktik korupsi sebenarnya.