Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilainya, gagasan sentralisasi organisasi guru rawan jadi arena politik bila tidak diperkuat dengan semangat berorganisasi. " Adapun argumen dari gagasan pemerintah menarik guru jadi pegawai pemerintah pusat yaitu lantaran guru sampai kini, di beragam daerah sampai kini dipolitisasi untuk mensupport calon kepala daerah spesifik, " kata Sekretaris Jenderal FSGI, Retno Listyarti, Kamis, (2/10).
Menurut dia, guru kerap diperalat oleh kebutuhan politik, hingga apabila kandidatnya menang ia dapat terasa tenang, tetapi demikian sebaliknya, apabila kandidatnya kalah, jabatannya dipertaruhkan. Ia memberikan, apabila organisasi guru diperkuat, jadi profesi guru tidak bakal dipolitisasi. Retno menuturkan, lemahnya organisasi guru juga karena sebab organisasi itu tidak diurus segera oleh guru. Walau sebenarnya menurut Undang-Undang Guru serta Dosen (UUGD), mengharuskan, organisasi guru, mesti dibuat serta diurus oleh guru.
" Sebagian organisasi bertaraf nasional umpamanya Persatuan Guru Republik Indonesia, tak diurus oleh guru. Hal semacam ini menyalahi UUGD pasal 1 butir 13, " tuturnya. Ia menyatakan, semestinya organisasi guru bukanlah dipolitisasi tetapi didorong untuk merubah kebijakan pendidikan, baik di level daerah maupun nasional.
| Title | Guru Rentan Dimanfaatkan Politisi |
| Rating | 5 |
| Reviewer | Unknown |